oleh

Persoalan Covid 19, DPRD dan Pemerintah Lakukan Rapat Dengar Pendapat

OKI (SMN.co.id) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten OKI, meminta pihak pemerintah daerah, melalui Rumah Sakit Umum dan Dinas Kesehatan untuk menyiapkan tempat yang lebih luas untuk menghadapi penanganan jika ada pasien orang dalam pemantauan (ODP) Covid 19.
Hal ini terungkap saat para anggota dewan, khususnya komisi 4 saat menggelar rapat dengar pendapat dengan pihak pemerintah, yang dalam hal ini rumah sakit, Dinkes OKI dan sejumlah OPD lainnya.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten OKI, Nanda, SH dalam kesempatan itu, menanyakan langsung dengan pihak rumah sakit mengenai kesiapan apa yang telah dilakukan untuk penanganan pasien jika nantinya ada yang dinyatakan positif. ” Rumah sakit Kayuagung adalah salah satu rumah sakit rujukan, jadi seperti apa kesiapannya, mulai dari tenaga medis, obat-obatan dan lainnya.”kata Nanda, Senin (23/3/20)
Dengan hal ini, kata Nanda pihaknya bisa menyampaikan kepada masyarakat. Mengenai ini, dewan juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, dimana untuk ODP (orang dalam pemantauan) itu menggunakan biaya sendiri, sementara bagi yang telah divonis Covid 19 baru dibiayai negara.
Untuk masker juga, lanjut Nanda, pembagian ke masyarakat tidak mungkin gratis. “Oleh karena itu cukup tidak dana kita.”ungkapnya.
Sementara Bambang Irawan, anggota DPRD OKI Komisi 3, berharap kepada pihak rumah sakit Kayuagung, agar ruangan saraf yang ada di belakang, sebaiknya digunakan untuk ruang isolasi juga.”Biar lebih luas.”saran Bambang.
Direktur RSUD Kayuagung, dr Mirda Zulaikha, Sp.A, mengenai ruang isolasi pihaknya telah menggunakan ruang saraf itu menjadi ruang isolasi.”Kalau itu sudah kami lakukan pak.”kata direktur.(DONI)